EKSCHOOL.ID, – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong seluruh pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Jawa Barat menggunakan sistem elektronik digital. Langkah ini dinilai dapat membuat proses demokrasi di tingkat desa lebih efisien, mempercepat penghitungan suara, sekaligus meminimalkan potensi kecurangan.
Komitmen tersebut diperkuat melalui pelaksanaan Pilkades elektronik digital serentak di 92 desa di Kabupaten Sumedang, dengan dukungan 423 tempat pemungutan suara (TPS) dan jumlah pemilih mencapai lebih dari 270.000 orang.
Menurut Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM, pemanfaatan teknologi digital dalam Pilkades merupakan bentuk penyesuaian proses demokrasi dengan perkembangan zaman. Terlebih, masyarakat desa saat ini semakin terbiasa menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari.
Hal itu disampaikan KDM saat meninjau pelaksanaan Pilkades Digital di TPS 01 Kantor Desa Cibeureum Wetan, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Rabu (28/10/2026).
KDM menjelaskan, penerapan Pilkades elektronik sebelumnya telah dilakukan di sejumlah daerah di Jawa Barat, di antaranya Indramayu, Bekasi, dan Karawang. Namun, pelaksanaannya belum mencakup seluruh desa di daerah tersebut.
Ia mengaku telah meminta Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir agar pelaksanaan Pilkades digital diterapkan secara menyeluruh di semua desa di Kabupaten Sumedang.
“Pertama di Indramayu, tapi belum semuanya. Kemudian yang di Bekasi belum semuanya, Karawang belum semuanya. Kemarin saya telepon Pak Bupati (Sumedang) kurang lebih dua minggu yang lalu lah. Saya bilang, harus semuanya digital, semua desa dan kita bisa menyelenggarakan,” tutur KDM.
Setelah Sumedang, penerapan Pilkades elektronik digital direncanakan menyasar sejumlah daerah lain, di antaranya Subang, Cianjur, Ciamis, dan Karawang.
“Ke depan, seluruh kegiatan proses pemilihan kepala desa di Jawa Barat, semuanya nanti menggunakan perangkat digital,” harap KDM.
Lebih Hemat dan Percepat Penghitungan Suara
KDM menilai, penggunaan sistem elektronik digital memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan mekanisme pemilihan konvensional. Selain berpotensi menekan biaya penyelenggaraan karena tidak lagi membutuhkan pencetakan surat suara, sistem ini juga dapat memangkas waktu penghitungan suara.
Penghitungan secara digital dinilai lebih praktis, terutama ketika jumlah pemilih cukup besar. Proses yang biasanya membutuhkan waktu dan tenaga lebih banyak dapat dilakukan secara otomatis melalui perangkat digital.
“Bayangkan kalau misalnya jumlah pemilihnya sangat banyak, itu akan menghitung, apalagi misalnya kalau ada beberapa jenis pemilihan dalam satu hari, satu-satu dihitung. Kalau dengan pola masa ini, maka penghitungan menjadi hilang, sudah otomatis, serta memperpendek jarak,” paparnya.
Selain efisiensi anggaran dan waktu, KDM berharap digitalisasi Pilkades dapat membantu meminimalkan potensi kecurangan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi di tingkat desa.
Sementara itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga Pilkades elektronik digital dapat dilaksanakan secara serentak di seluruh desa yang menyelenggarakan pemilihan di wilayahnya.
“Terima kasih kepada Pak Gubernur atas arahannya untuk pelaksanaan Pilkades elektronik digital secara serentak semua desa di Kabupaten Sumedang,” ucap Dony.
Ia memastikan pelaksanaan Pilkades elektronik digital yang pertama kali digelar secara serentak di 92 desa tersebut berjalan lancar.
