EKSCHOOL.ID, – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan, termasuk pendampingan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) serta pembentukan holding BUMD Sanggabuana.
Langkah tersebut menjadi bagian dari perubahan mendasar yang akan dilakukan Dedi Mulyadi dalam momentum Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat. Ia menilai, perampingan kelembagaan dan efisiensi anggaran diperlukan agar postur pemerintahan lebih efektif serta benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi dalam pidatonya saat puncak peringatan Hari Jadi ke-81 Jawa Barat di Pasanggrahan Pancarasa atau halaman Gedung Sate, Bandung, Rabu malam (19/8/2026).
Sebelumnya, rangkaian acara diawali rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna, dilanjutkan pembacaan sejarah Provinsi Jawa Barat dan ditutup pidato Gubernur Jawa Barat. Malam puncak kemudian dimeriahkan penampilan Rizky Febian.
Dedi mengatakan, di usia 81 tahun, Jawa Barat semestinya sudah berada pada puncak kesuksesan. Terlebih, provinsi ini memiliki potensi besar di berbagai sektor.
“Karena kita memiliki seluruh potensi baik potensi energi, potensi pertanian, potensi kelautan, potensi geotermal, potensi pembangkit listrik tenaga air, potensi pembangkit listrik tenaga surya, sampai dengan potensi industri dan industri manufaktur yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.
Namun, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya diikuti pemerataan pembangunan. Masih terdapat disparitas antarkabupaten dan kota maupun dengan provinsi.
Karena itu, Dedi menilai dibutuhkan orkestrasi pembangunan dan penggunaan anggaran yang dipimpin gubernur dan wakil gubernur. Evaluasi anggaran, kata dia, menjadi instrumen penting untuk memastikan program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Evaluasi anggaran merupakan kunci dari orkestrasi pembangunan. Anggaran yang bersifat administratif sekarang sudah berubah menjadi bersifatnya teknis dengan memenuhi kebutuhan dasar dulu,” ujarnya.
Kebutuhan dasar pendidikan menjadi salah satu perhatian. Rata-rata lama sekolah dinilai masih perlu diperbaiki karena angka partisipasi pendidikan dasar sembilan tahun belum optimal.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memprioritaskan penambahan ruang kelas baru hingga pemberian beasiswa. Perhatian juga diberikan terhadap pendidikan nonformal melalui program Paket A, B, dan C.
Selain pendidikan, Dedi menyoroti disparitas ekonomi antardaerah di Jawa Barat. Ia membandingkan kondisi Bekasi dengan wilayah seperti Majalengka, Kuningan, hingga Indramayu yang memiliki karakteristik ekonomi dan biaya hidup berbeda.
“Orang perkotaan bayar kontrak, beli beras, beli makan jadi pendapatan besar, kalau di Kuningan atau Majalengka beras tidak beli karena panen sendiri, sayuran tidak beli air tidak beli sehingga tingkat pendapatan rendah tidak menjadi tolak ukur. Tetapi ini adalah tantangan kita semua agar investasi Jawa Barat tertinggi harus memiliki implikasi terhadap ketersediaan dan terisinya lapangan kerja di seluruh provinsi Jawa Barat,” tegasnya.
Di sektor kesehatan, Dedi menekankan pentingnya pemerataan kualitas pelayanan. Ia memastikan tidak boleh ada perbedaan layanan kesehatan mulai dari tingkat rujukan pertama di desa hingga fasilitas rujukan tingkat kedua dan ketiga.
Sementara dalam reformasi birokrasi, efisiensi anggaran akan dilakukan melalui perampingan kelembagaan. Dedi menegaskan jumlah aparatur pemerintah harus disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.
Penataan tersebut juga menyasar OPD. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengevaluasi struktur organisasi agar tidak terjadi tumpang tindih kelembagaan.
“Ada yang tetap, ada yang dua berubah menjadi satu, bisa jadi ada yang tiga berubah menjadi satu. Ini adalah jawaban terhadap prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efisien. Karena kita bicara tentang efisiensi, kita bicara tentang realokasi, kalau jumlah jabatan sangat banyak tetap akan mempengaruhi kekuatan fiskal,” jelasnya.
Tak hanya OPD, pembenahan juga akan menyasar badan usaha milik daerah (BUMD). Dedi menegaskan struktur direksi dan komisaris akan diefisienkan agar BUMD mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi pemerintah dan masyarakat.
BUMD di Jawa Barat nantinya akan digabungkan dalam satu holding bernama BUMD Sanggabuana. Pengelolaannya akan diserahkan kepada orang-orang profesional melalui proses seleksi terbuka.
Efisiensi tersebut diharapkan membuat BUMD tidak sekadar menjadi aset pemerintah, tetapi mampu memperkuat pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus meningkatkan daya saing Jawa Barat.
“Untuk itu di usia 81 provinsi Jawa Barat ini, izinkan saya melakukanperubahan-perubahan mendasar untuk membangun profesionalisme dan postur pemerintahan yang memiliki keberpihakan kepada masyarakat, memiliki visi besar bagi kemampuan kemakmuran masyarakat, dan kemudian juga efisien dan secara bertahap menyelesaikan problematika kehidupan masyarakat secara terbuka,” tuturnya.
