EKSCHOOL.ID, – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menyoroti dilema yang tengah dihadapi dunia pers. Menurutnya, ancaman terbesar bagi insan pers saat ini bukan lagi ketakutan terhadap kekuasaan, melainkan persoalan keberlangsungan media akibat terhentinya produksi dan minimnya biaya operasional.
Hal tersebut disampaikan KDM saat memberikan sambutan dalam acara Anugerah Dewan Pers 2026 di Hall Dewan Pers, Rabu (28/10/2026). Kegiatan tersebut mengusung tema “Kemerdekaan Pers, Jurnalisme Berkualitas dan Berkelanjutan Media”.
KDM mengatakan, insan pers sejatinya memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga etika jurnalistik, menjunjung tinggi kebenaran, serta memperjuangkan keadilan. Selain itu, setiap jurnalis juga terikat pada etika profesi yang harus dipertanggungjawabkan.
Namun, menurutnya, tantangan pers saat ini semakin kompleks karena menyangkut keberlangsungan industri media.
“Dalam pandangan saya, insan pers hari ini bukan takut terhadap siapapun, bukan takut terhadap apapun, yang ditakutkan adalah berhentinya produksi dan tidak adanya biaya produksi,” kata KDM.
KDM meyakini, setiap fase sejarah akan melahirkan proses seleksi alam. Dalam situasi tersebut, media yang mampu bertahan adalah mereka yang tetap memegang teguh independensi, keterbukaan, serta keberanian menyuarakan kebenaran di hadapan siapa pun.
Ia juga menyoroti fenomena kebebasan berekspresi di media sosial yang dinilai tidak selalu diiringi tanggung jawab dan etika.
Menurut KDM, berbeda dengan insan pers yang terikat kode etik jurnalistik, organisasi profesi, dan ketentuan hukum, sebagian pengguna media sosial dapat menyampaikan informasi maupun opini tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
“Dengan mempertahankan prinsip-prinsip keterbukaan dan keberpihakan pada kebenaran yang objektif, itu pertama. Yang kedua, kebebasan yang tidak bertanggung jawab di era media sosial ini, justru dipegang oleh warganet yang tidak terikat oleh etika apapun. Dia tidak terikat oleh etika profesi, dia tidak terikat pada organisasi, dan dia tidak terikat oleh hukum,” paparnya.
Kondisi tersebut, lanjut KDM, berpotensi melahirkan praktik penghakiman terhadap individu melalui stigma dan opini yang berkembang di media sosial.
Ia mengingatkan, kebebasan berekspresi yang tidak disertai tanggung jawab justru dapat mengancam nilai-nilai peradaban di tengah masyarakat.
“Ini yang menjadi ancaman kita, karena ancamannya adalah ke depan adalah lahirlah orang yang tidak beradab dan tidak memiliki peradaban,” ujarnya.
KDM juga menyayangkan kondisi ketika insan pers yang bekerja secara profesional dan bertanggung jawab justru menghadapi tekanan ekonomi. Sebaliknya, pihak-pihak yang menyebarkan konten tanpa mempertimbangkan etika justru berpeluang memperoleh keuntungan dari berbagai kepentingan.
“Problematika ini yang harus segera dibenahi dalam iklim kebebasan di kita. Sehingga media sosial, pers itu menjadi sarana untuk membangun kemajuan bangsa, membangun kecerdasan bangsa, dan membangun publik yang bertanggung jawab terhadap setiap dan tindakannya,” jelasnya.
Menurut KDM, membangun masyarakat yang bertanggung jawab merupakan prasyarat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat kehidupan demokrasi.
Ia menilai demokrasi hanya dapat berjalan sehat apabila diisi masyarakat yang memiliki pola pikir sehat, kritis, dan bertanggung jawab.
“Berdemokrasi akan melahirkan demokrasi yang sehat manakala diisi oleh orang-orang yang sehat pikirannya dan demokrasi akan mengalami kekacauan dan kehancuran manakala diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki kesehatan pikirannya.”
Lebih lanjut, KDM menilai kemerosotan kualitas jurnalisme juga dipengaruhi penyalahgunaan pers untuk kepentingan pribadi. Praktik tersebut dinilai merusak kepercayaan publik terhadap institusi media.
“Terdegradasinya jurnalisme itu disebabkan berkeliarannya orang yang menggunakan pers sebagai bagian untuk kehidupan personal, bukan untuk kemajuan demokrasi dan kemanusiaan. Orang-orang ini justru hari ini cukup merdeka mengambil-mengambil tindakan untuk kepentingan personaliti dia, dan pada akhirnya citra pers itu tercoreng oleh mereka,” tegasnya.
Untuk itu, KDM mendorong Dewan Pers mengambil peran lebih besar dalam memperkuat profesionalisme dan menjaga marwah jurnalistik.
Ia berharap Dewan Pers mulai memelopori upaya untuk mengumumkan media dan insan pers yang bekerja secara bertanggung jawab serta memiliki identitas jurnalistik yang jelas.
Dengan demikian, pers dapat kembali menjadi lembaga yang bergengsi, dihormati masyarakat, dan menjadi rujukan dalam memperoleh informasi yang benar.
Dalam kesempatan tersebut, KDM juga memberikan santunan masing-masing Rp50 juta kepada keluarga jurnalis yang hingga kini belum ditemukan setelah bertugas meliput erupsi Gunung Anak Krakatau beberapa waktu lalu.
