EKSCHOOL.ID, – Rencana pemerintah pusat menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) ditanggapi santai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ia menegaskan, skema kerja fleksibel tersebut bukan hal baru bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurut Dedi, pola kerja WFH bahkan telah lama berjalan di lingkungan Pemprov Jabar dan terbukti efektif dalam mendukung kinerja pemerintahan.
“Ya, kita sudah dari dulu berjalan,” ujar Dedi, Senin 30 Maret 2026.
Ia menilai, efektivitas sistem kerja tidak diukur dari kehadiran fisik pegawai, melainkan dari hasil pembangunan yang dicapai. Selama output pembangunan berjalan baik, maka sistem kerja dinilai berhasil.
“Efektif. Lihat saja produk pembangunannya. Produk pembangunannya berhasil atau tidak, ukurannya itu saja,” tegasnya.
Dedi memastikan, selama penerapan kerja fleksibel, roda administrasi pemerintahan tetap berjalan normal. Bahkan, realisasi belanja anggaran daerah disebut tetap optimal.
“Selama ini administrasi berjalan dengan baik. Kemudian realisasi belanja anggaran malah over,” ungkapnya.
Tak hanya itu, kebijakan WFH juga disebut membawa dampak efisiensi, khususnya dalam penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Berkurangnya mobilitas pegawai membuat konsumsi BBM menurun.
“Dengan WFH kita sudah lama BBM-nya berkurang. Artinya tidak ada problem dengan itu semua,” jelasnya.
Penurunan penggunaan BBM tersebut, lanjut Dedi, turut menekan belanja rutin pemerintah daerah, sehingga anggaran bisa lebih efisien.
“Berdampak pada belanja pemerintahnya. Belanja rutinnya menjadi menurun, karena penggunaan BBM juga sudah lama berkurang,” pungkasnya.
