EKSCHOOL.ID, – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta seluruh perangkat daerah menyiapkan skenario penanganan darurat untuk mengantisipasi potensi gempa bumi akibat aktivitas Sesar Lembang.
Persiapan mencakup jalur evakuasi, mobilisasi kendaraan, logistik, sistem komunikasi, hingga penyiapan Cirebon sebagai lokasi alternatif pusat komando pemerintahan.
Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi saat mengunjungi kantor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Majalengka untuk membahas kesiapsiagaan menghadapi potensi gempa bumi di Jawa Barat.
Dedi yang akrab disapa KDM menegaskan, mitigasi bencana tidak boleh berhenti pada koordinasi antarlembaga. Seluruh kebutuhan teknis dan operasional harus dihitung serta disiapkan sejak dini agar penanganan darurat dapat dilakukan secara cepat dan terukur.
“Jadi, dari sekarang skenarionya sudah kita hitung. Kalau terjadi Sesar Lembang, mobilisasi ke mana, jalurnya lewat mana, berapa truk yang dibutuhkan, logistiknya apa, dan teknologi informasi apa yang disiapkan,” ujar KDM.
Menurut KDM, pemerintah harus memiliki perhitungan terperinci mengenai kebutuhan peralatan, jumlah kendaraan operasional, hingga lokasi penyimpanan logistik. Kesiapan tersebut penting untuk mendukung evakuasi warga, mobilisasi petugas, dan distribusi bantuan apabila gempa mengganggu akses transportasi.
Kebutuhan dasar masyarakat terdampak juga harus menjadi perhatian, terutama ketersediaan bahan pangan dan air bersih. Termasuk di dalamnya, kesiapan mobil tangki air untuk mengantisipasi gangguan pasokan air bersih setelah gempa.
“Kalau membutuhkan banyak truk, maka dinas teknis sekarang harus menyiapkan,” katanya.
KDM meminta seluruh perangkat daerah tidak menunggu bencana terjadi untuk menyiapkan kebutuhan tersebut. Menurutnya, kesiapan operasional harus menjadi bagian dari perencanaan pemerintah, bukan baru dibahas ketika situasi darurat berlangsung.
Cirebon Disiapkan sebagai Lokasi Alternatif Pusat Komando
Selain jalur evakuasi dan logistik, KDM membahas skenario pemindahan pusat pemerintahan ke Cirebon apabila gempa menyebabkan pusat pemerintahan di Bandung tidak dapat beroperasi.
Dalam skenario tersebut, Cirebon diproyeksikan menjadi lokasi alternatif untuk menjaga keberlangsungan operasional pemerintahan sekaligus mendukung koordinasi penanganan darurat.
Namun, rencana tersebut harus disertai kesiapan sarana dan prasarana, mulai dari peralatan operasional, sistem komunikasi, kendaraan, hingga logistik pendukung.
“Jangan sampai ketika terjadi bencana, kita baru menyiapkan semuanya. Skenarionya harus disiapkan dari sekarang,” ujar KDM.
KDM juga meminta agar jalur penghubung Bandung dengan wilayah lain, termasuk akses menuju Cirebon, dipetakan berdasarkan potensi dampak gempa. Pemerintah perlu mengetahui ruas jalan yang berpotensi terdampak, jalur alternatif yang dapat digunakan, serta skema mobilisasi bantuan apabila akses utama terputus.
Pemetaan tersebut selanjutnya perlu dikoordinasikan dengan perangkat daerah yang menangani infrastruktur agar aspek mitigasi bencana menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan jalan.
Penguatan Sensor dan Sistem Peringatan Dini
Kesiapsiagaan juga mencakup penguatan sistem pemantauan aktivitas kegempaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat.
Dalam pemaparan BMKG, disebutkan terdapat enam sensor khusus yang ditempatkan di sisi utara dan selatan Sesar Lembang. KDM meminta kebutuhan perangkat pemantauan tersebut dikaji lebih lanjut, termasuk kemungkinan penambahan sensor, lokasi pemasangan, serta anggaran yang diperlukan.
Menurut KDM, seluruh kebutuhan perangkat mitigasi harus dihitung secara terperinci agar pemerintah dapat menyiapkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Jadi, semua perangkat mitigasi yang diperlukan harus disiapkan dalam kondisi siap,” ujar KDM.
BMKG dalam pertemuan tersebut menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi secara akurat tanggal dan waktu terjadinya gempa bumi.
Karena itu, sistem pemantauan dan peringatan dini berfungsi mendukung kesiapsiagaan serta mempercepat respons ketika gempa terdeteksi, bukan untuk memastikan kapan gempa akan terjadi.
Pemetaan Risiko Jadi Acuan Pembangunan
KDM turut membahas pentingnya pemetaan mikrozonasi untuk mengidentifikasi kawasan dengan tingkat risiko gempa yang berbeda-beda. Hasil pemetaan tersebut diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan tata ruang dan perencanaan pembangunan di Jawa Barat.
Selain itu, pertemuan tersebut menyinggung penerapan teknologi bangunan tahan gempa, termasuk base isolation, yakni sistem pada fondasi yang dirancang untuk mengurangi transfer guncangan gempa ke struktur bangunan.
KDM mendorong agar kajian teknis kebencanaan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi diterjemahkan menjadi pedoman pembangunan yang dapat diterapkan pemerintah daerah.
Sesar Lembang merupakan sesar aktif sepanjang sekitar 29 kilometer yang membentang di utara Bandung dan terbagi menjadi enam segmen. Kawasan di sekitarnya mencakup permukiman dan berbagai aktivitas ekonomi sehingga kesiapan infrastruktur serta masyarakat menjadi bagian penting dalam mitigasi bencana.
Badan Geologi pada Februari 2026 menyebut potensi gempa dapat mencapai magnitudo 6,8–7 apabila seluruh segmen bergerak. Sementara itu, kajian BMKG pada Oktober 2025 menyebut dua segmen aktif, Cimeta dan Cipogor, berpotensi menghasilkan gempa maksimum magnitudo 5,5 berdasarkan skenario yang digunakan.
Perbedaan angka tersebut merujuk pada skenario sumber gempa yang berbeda dan bukan prediksi waktu kejadian.
Melalui penyiapan jalur evakuasi, logistik, kendaraan operasional, sistem peringatan dini, serta pusat komando alternatif, KDM meminta seluruh perangkat daerah memperkuat kesiapsiagaan agar penanganan darurat dapat dilakukan tanpa harus memulai persiapan dari awal ketika bencana terjadi.
