EKSCHOOL.ID, – Sebanyak 65 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Jawa Barat bersama sejumlah rumah sakit pemerintah pusat dan swasta menjalin kerja sama untuk memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
Melalui kerja sama tersebut, warga Jawa Barat tetap bisa mendapatkan pelayanan rumah sakit meski sedang berada di luar wilayah administrasi tempat tinggalnya. Persoalan administratif maupun keterbatasan biaya, termasuk kendala kepesertaan BPJS Kesehatan, diharapkan tidak lagi menjadi penghalang masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, pemerintah harus hadir ketika masyarakat menghadapi kesulitan, terutama saat membutuhkan penanganan medis.
“Negara harus hadir ketika rakyat mengalami kesusahan. Kita tidak boleh membiarkan rakyat kita dalam keadaan susah, sedangkan kita seolah-olah tidak tahu,” ujar Dedi Mulyadi saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Layanan dengan rumah sakit daerah, pemerintah pusat, dan swasta di Kantor Wali Kota Depok, Rabu (7/10/2026).
Adapun rumah sakit pemerintah pusat yang terlibat antara lain Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, dan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo.
Kerja sama juga mencakup sejumlah rumah sakit rujukan nasional dengan layanan khusus, yakni RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, RS Anak dan Bunda Harapan Kita, RS Kanker Dharmais, RS Mata Cicendo, RS Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso, RS Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi, RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo, serta RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu.
Sementara dari unsur swasta dan nonpemerintah, kerja sama melibatkan Santosa Hospital Bandung Central, Santosa Hospital Bandung Kopo, serta RS Khusus Ginjal Ny. R.A. Habibie.
Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM mengatakan, kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari perubahan pola pemerintah dalam menangani persoalan masyarakat.
Menurutnya, selama ini sejumlah persoalan yang terjadi di tengah masyarakat kerap baru mendapat perhatian setelah disampaikan langsung kepadanya. Padahal, pola penanganan seperti itu tidak mungkin menjangkau seluruh warga Jawa Barat.
Karena itu, KDM meminta pemerintah kabupaten/kota membangun sistem pemantauan yang lebih responsif agar persoalan masyarakat dapat terdeteksi sejak dini.
Ia juga mendorong pemanfaatan berbagai sumber informasi, termasuk laporan masyarakat dan media sosial, sehingga persoalan kesehatan di lapangan bisa segera ditindaklanjuti tanpa harus menunggu warga datang langsung atau mencari perhatian gubernur.
