EKSCHOOL.ID, – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan program pendidikan gratis bagi siswa SMA dan SMK negeri di Jawa Barat sejatinya dibiayai oleh masyarakat melalui pajak yang mereka bayarkan.
Dedi menyebut sebanyak 992.125 siswa SMA dan SMK negeri menjadi penerima pembiayaan pendidikan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Jaminan pendidikan gratis bagi hampir 1 juta siswa anak SMA dan SMK negeri di Jawa Barat yang menjadi tanggung jawab provinsi kewenangannya,” ujar Dedi dalam unggahan di media sosialnya, Selasa (22/9/2026).
Menurutnya, pembiayaan pendidikan tersebut bersumber dari berbagai pos anggaran, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat serta bantuan operasional yang dialokasikan Pemprov Jabar.
Anggaran dari Pemprov Jabar digunakan untuk menunjang berbagai kebutuhan sekolah, mulai dari pembayaran listrik dan air, pembangunan ruang kelas, pembangunan sekolah baru, hingga pemenuhan kelengkapan pendidikan lainnya.
Dedi menegaskan, siswa tidak boleh dibebani pungutan dalam bentuk apa pun selama mengikuti pendidikan di sekolah negeri.
“Dan apabila masih ada pungutan, maka dipersilakan untuk dilaporkan. Kami akan memberikan sanksi pemberhentian bagi kepala sekolahnya,” katanya.
Untuk mendukung pelayanan pendidikan tersebut, Pemprov Jabar menyiapkan anggaran Rp1,29 triliun. Anggaran itu belum termasuk dana BOSP dan sertifikasi guru.
Tak hanya membiayai operasional sekolah, Pemprov Jabar juga memberikan bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Bantuan tersebut mencakup seragam, tas, sepatu, hingga buku.
Tahun ini, bantuan perlengkapan sekolah diberikan kepada 38.887 siswa dengan total anggaran Rp70 miliar. Masing-masing siswa dari keluarga prasejahtera mendapatkan bantuan senilai Rp1,8 juta per tahun.
“Anak-anak mendapat bantuan kelengkapan sekolah senilai Rp1,8 juta dalam setiap tahun untuk anak-anak keluarga prasejahtera,” ujar Dedi.
Sekolah Swasta Ikut Mendapat Bantuan
Program dukungan pendidikan tersebut juga diperluas kepada siswa yang menempuh pendidikan di sekolah swasta melalui program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK).
Sebanyak 31.663 siswa mendapat bantuan biaya pendidikan melalui program tersebut.
Untuk siswa SMA, bantuan SPP diberikan sebesar Rp150.000 per bulan. Sementara siswa SMK memperoleh bantuan Rp175.000 per bulan. Selain itu, tersedia bantuan uang bangunan sebesar Rp1,5 juta.
Total anggaran yang disiapkan untuk program SSK mencapai lebih dari Rp100 miliar setiap tahun.
Pemprov Jabar juga memberikan bantuan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang bersekolah di sekolah swasta, terutama siswa kelas 11 dan 12 yang terancam putus sekolah.
Dedi menyebut terdapat sekitar 117.000 siswa dalam kategori tersebut. Mereka mendapatkan bantuan tambahan untuk pembayaran SPP sebesar Rp600.000 per siswa.
“Yang berikutnya masih ada lagi anak-anak sebanyak 117 ribu mereka terancam putus sekolah. Dan mereka mendapat bantuan untuk tambahan bayar SPP-nya Rp600 ribu per orang,” katanya.
Total anggaran yang disiapkan untuk program tersebut mencapai Rp70,47 miliar.
Dedi menegaskan, berbagai program pendidikan tersebut pada akhirnya bersumber dari kontribusi masyarakat Jawa Barat melalui pembayaran pajak.
“Dan ini semua yang membiayai bukan Pemprov Jabar, bukan gubernur. Ini adalah yang membiayai warga Jawa Barat yang membayar pajak. Jadi gratisnya pendidikan di Jawa Barat itu digratiskan oleh warga Jawa Barat,” ujarnya.
