EKSCHOOL.ID, – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memilih menahan sejumlah program baru untuk menjaga kondisi keuangan daerah dan menghindari penambahan utang.
Langkah tersebut diambil menyusul proyeksi tidak tercapainya target pendapatan daerah hingga Rp3,4 triliun pada 2026. Dedi memastikan angka tersebut bukan merupakan defisit anggaran maupun utang Pemprov Jabar.
“Belum, sampai sekarang Pemprov Jabar belum berutang. Itu bukan defisit, tapi diperkirakan target pendapatan tidak tercapai Rp3,4 triliun,” ujar Dedi di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (22/9/2026).
Menurut Dedi, Pemprov Jabar kini melakukan penyesuaian terhadap sejumlah rencana belanja yang dinilai belum mendesak. Program yang tidak menjadi prioritas tahun ini akan digeser ke tahun anggaran berikutnya.
Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan fiskal sekaligus memastikan program yang sudah berjalan tetap dapat dibiayai tanpa harus mengandalkan pinjaman.
“Kalau alokasi belanjanya sudah ada tapi dinilai tidak terlalu strategis dilaksanakan tahun ini, ya sudah geser saja tahun depan,” ucapnya.
Dedi mengatakan, langkah efisiensi tersebut membuat kebutuhan pembiayaan melalui pinjaman semakin mengecil. Bahkan, jika pada akhirnya pinjaman tetap diperlukan, nilainya diperkirakan berada di bawah Rp2 triliun.
“Potensi untuk pinjam itu makin mengecil. Andaikata pun ada pinjam, pasti di bawah Rp2 triliun. Tapi saya berusaha untuk tidak pinjam,” katanya.
Dedi memastikan kondisi keuangan Pemprov Jabar hingga September 2026 masih mencukupi untuk membiayai seluruh program yang tengah berjalan.
Karena itu, pemerintah tidak melihat adanya kebutuhan mendesak untuk menambah utang hanya demi merealisasikan proyek-proyek baru.
“Hitungan kita sampai bulan sekarang, andaikata kita tidak membuat proyek baru, sudah cukup uangnya,” tuturnya.
Ia menjelaskan, angka Rp3,4 triliun yang menjadi perhatian publik lebih berkaitan dengan kebutuhan untuk menjalankan sejumlah program baru yang belum dieksekusi.
Dengan demikian, angka tersebut bukan merupakan kebutuhan untuk membiayai program yang sudah berjalan maupun kewajiban utang yang telah dimiliki Pemprov Jabar.
“Jadi Rp3,4 triliun itu sebenarnya kegiatan-kegiatan yang baru, bukan kegiatan yang sudah dilaksanakan,” ucapnya.
