EKSCHOOL.ID, – Ancaman krisis sampah membayangi kawasan Bandung Raya. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti diproyeksikan penuh pada akhir 2026, sementara produksi sampah di kawasan tersebut mencapai sekitar 5.000 ton setiap hari.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menyiapkan berbagai langkah darurat untuk memperpanjang usia operasional TPA Sarimukti sekaligus menekan timbulan sampah dari sumbernya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman menegaskan, ancaman penumpukan sampah di Bandung Raya tidak boleh dibiarkan terjadi. Seluruh pemangku kepentingan harus bergerak bersama untuk mengantisipasi persoalan tersebut.
“Tidak boleh ada ledakan sampah di Bandung Raya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus kerja keras semuanya,” ujar Herman seusai Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat di Gedung DPRD Jabar, Selasa (6/10/2026).
Herman mengatakan, Pemprov Jabar telah mengantisipasi keterbatasan kapasitas TPA Sarimukti sejak jauh hari. Salah satu langkah yang disiapkan adalah mengoptimalkan Zona 5 agar masa operasional tempat pembuangan akhir tersebut bisa diperpanjang.
Bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan para ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Pemprov Jabar telah melakukan analisis cepat untuk menentukan langkah teknis penambahan kapasitas tampung.
“Sudah kami perkirakan akhir tahun ini Sarimukti penuh. Kami sudah cek lapangan. Tentu kami tidak bisa membiarkan itu,” katanya.
Optimalisasi Zona 5 akan dilakukan melalui rekayasa teknis dengan memperhatikan kondisi dan keamanan kawasan, termasuk potensi keberadaan gas metana. Kajian dari ITB akan menjadi dasar pelaksanaan agar penanganan dilakukan secara terukur dan akuntabel.
“Ini akan kami compacting sampai Desember sehingga usianya bisa diperpanjang. Berapa bulan tambahan usianya, nanti kita lihat dari analisis ITB,” ujar Herman.
Selain itu, Pemprov Jabar juga menyiapkan pembangunan gravity wall di dua sisi TPA Sarimukti, yakni bagian selatan dan timur. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat memperluas ruang tampung sekaligus memperpanjang masa operasional TPA.
Untuk penanganan jangka menengah, Pemprov Jabar menyiapkan pengolahan sampah lama menggunakan teknologi pirolisis. Instalasi pengolahan ditargetkan mulai terpasang pada akhir 2026 dan beroperasi pada 2027.
Teknologi tersebut dirancang mampu mengolah sekitar 1.000 ton sampah lama setiap hari menjadi bahan bakar solar.
Menurut Herman, rencana tersebut merupakan bagian dari kerja sama yang difasilitasi pemerintah bersama TNI Angkatan Darat (AD) dan sejumlah mitra terkait. Pemprov Jabar akan mendukung melalui penyediaan akses jalan, perizinan, serta berbagai kebutuhan fasilitasi lainnya.
“Mudah-mudahan akhir tahun ini udah terpasang instalasinya, kemudian bisa operasional 2027, seribu ton sampah lama bisa diolah menjadi solar,” katanya.
Selain pirolisis, Pemprov Jabar juga menjajaki pengolahan sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF). Namun, penerapannya masih membutuhkan kepastian pihak pembeli hasil olahan (off-taker), kesiapan teknis, serta sumber daya manusia agar fasilitas dapat beroperasi optimal.
25 Ribu Mahasiswa Dikerahkan
Herman menegaskan, berbagai solusi di hilir tidak akan cukup apabila produksi sampah dari sumbernya terus meningkat. Karena itu, Pemprov Jabar juga mendorong perubahan pola pengelolaan sampah mulai dari rumah tangga, lingkungan, tempat penampungan sementara (TPS), hingga tingkat desa dan kecamatan.
Untuk memperkuat penanganan dari hulu, Pemprov Jabar menggandeng perguruan tinggi dengan mengerahkan 25.000 mahasiswa. Mereka ditargetkan turun langsung ke masyarakat selama tiga bulan mulai Oktober 2026 untuk memberikan edukasi sekaligus pendampingan pengurangan, pemilahan, pemanfaatan, dan pengolahan sampah.
Program tersebut menyasar rumah tangga, rumah makan, hotel, perkantoran, serta berbagai aktivitas masyarakat di kawasan Bandung Raya.
Sebagai bagian dari program tersebut, mahasiswa akan mendapatkan konversi kegiatan setara 10 SKS. Mereka juga dibekali modul dan perangkat digital sebagai panduan pelaksanaan di lapangan.
“Ini sinergi pemerintah daerah, bahu-membahu dengan perguruan tinggi, mahasiswa, TNI, kami juga akan kerahkan Pramuka dan seluruh komponen masyarakat lainnya,” kata Herman.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemprov Jabar berharap pengelolaan sampah secara menyeluruh dapat memperpanjang operasional TPA Sarimukti hingga akhir 2029.
Upaya itu sekaligus menjadi jembatan sebelum fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau Waste to Energy di TPPAS Legok Nangka beroperasi penuh pada 2030.
