EKSCHOOL.ID, – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal membentuk tim khusus pemburu anak tidak sekolah (ATS) hingga tingkat desa dan kelurahan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada anak usia sekolah yang kehilangan hak mendapatkan pendidikan akibat persoalan ekonomi, keluarga maupun keterbatasan lainnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, menginstruksikan gerakan lintas sektor untuk menelusuri keberadaan anak tidak sekolah sekaligus mencari solusi agar mereka kembali mengenyam pendidikan.
Herman menegaskan, penanganan ATS tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama. Seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa dan kelurahan harus terlibat aktif.
“Pekan depan kami akan mengundang semua camat di Jawa Barat. Selanjutnya, camat bersama lintas sektor akan mengedukasi kepala desa dan lurah se-Jabar. Kami bahkan akan membentuk tim pemburu anak tidak sekolah di desa,” kata Herman dalam Rapat Koordinasi Pendidikan di Aula Dewi Sartika, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (12/10/2026).
Menurut Herman, upaya mengembalikan anak ke bangku pendidikan harus diawali dengan memahami persoalan yang dihadapi masing-masing keluarga. Pemerintah tidak boleh terburu-buru menyimpulkan bahwa anak atau orang tuanya tidak memiliki kemauan untuk bersekolah.
Sebab, ada berbagai faktor yang menyebabkan anak kehilangan akses pendidikan. Mulai dari keterbatasan ekonomi, tuntutan membantu pekerjaan orang tua, hingga kondisi disabilitas.
“Jangan hanya berpikir, kenapa tidak sekolah? Kita harus tahu kondisinya. Ada anak yang harus membantu orang tuanya bertani, berdagang, ada keluarga yang membutuhkan bantuan, dan ada juga anak dengan disabilitas. Situasinya bermacam-macam,” ujarnya.
Herman meyakini, sebagian besar persoalan ATS bisa diselesaikan jika pemerintah mampu menghadirkan pendekatan yang tepat dan fleksibel.
Salah satu solusi yang dapat ditempuh yakni melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) serta pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C.
Dengan sistem pembelajaran yang lebih fleksibel, termasuk pada akhir pekan maupun di luar jam kerja, anak-anak yang terkendala mengikuti pendidikan formal tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan.
“Kalau diberikan solusi kreatif dan fleksibel melalui PKBM atau pendidikan kesetaraan, saya kira mereka mau. Saya sudah datang ke beberapa keluarga yang anaknya tidak sekolah, dan ketika diajak berkomunikasi serta diberikan solusi, mereka bersedia,” katanya.
Karena itu, Herman meminta seluruh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota tidak sekadar berkutat pada pendataan dan laporan administratif. Mereka harus turun langsung menemui keluarga, menggali penyebab anak tidak bersekolah, serta memastikan tersedia solusi konkret.
Bahkan, Herman menyiapkan mekanisme penanganan berjenjang apabila persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan di tingkat kabupaten/kota.
Jika kepala dinas pendidikan setempat menemui jalan buntu, persoalan harus dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk ditindaklanjuti langsung di lapangan. Apabila belum juga terselesaikan, Herman menyatakan siap turun tangan.
“Kalau kepala dinas kabupaten/kota tidak mampu menyelesaikan, laporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Jabar. Kalau belum mampu juga, laporkan kepada saya. Saya akan turun langsung. Mana orang tua yang tidak mengizinkan, mana anak yang tidak mau sekolah? Tunjukkan datanya, saya akan turun,” tegasnya.
Herman menekankan, penanganan anak tidak sekolah merupakan kewajiban konstitusional pemerintah yang harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sebatas laporan di atas kertas.
Menurutnya, aparatur pemerintah harus berani memeriksa langsung kondisi sosial dan psikologis masyarakat agar setiap hambatan pendidikan dapat ditangani secara tepat.
“Ini tugas konstitusi. Kepala dinas kabupaten/kota harus turun langsung, mengetahui kondisi keluarga dan psikologis masyarakat. Saya sebagai Sekda juga siap turun. Kalau gubernur saja bersedia turun untuk mengecek dan memfasilitasi penyelesaian masalah, masa kita di tingkat pelaksana tidak melakukan hal yang sama?” ujarnya.
Ia pun meminta seluruh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota menjadikan penanganan ATS sebagai tanggung jawab bersama yang harus menghasilkan perubahan nyata.
Keberhasilan program tersebut, kata Herman, harus dibuktikan melalui penelusuran kasus, pendampingan keluarga, serta pengembalian anak ke jalur pendidikan yang sesuai dengan kondisi masing-masing.
Dengan demikian, tidak boleh ada anak di Jawa Barat yang kehilangan masa depan hanya karena terkendala akses dan kesempatan untuk bersekolah.
