EKSCHOOL.ID, – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengingatkan pemerintah daerah agar tidak keliru dalam menyusun tata ruang. Sebab, kesalahan dalam perencanaan wilayah dapat menimbulkan kerugian besar, mulai dari kerusakan lingkungan hingga meningkatnya risiko bencana alam.
Pesan tersebut disampaikan Dedi saat memberikan kuliah umum (stadium general) di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Jatinangor, Kamis (25/6/2026). Kegiatan tersebut mengangkat tema “Sinergitas Kepemimpinan Daerah dan Aparat Penegak Hukum dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Adaptif, Stabil, dan Berintegritas menuju Indonesia Emas 2045.”
Menurut Dedi, pembangunan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi, tetapi harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Mengabaikan aspek kelestarian alam dalam tata ruang, kata dia, hanya akan memicu persoalan di kemudian hari.
Kerusakan lingkungan akibat tata ruang yang tidak tepat pada akhirnya akan membuat pemerintah mengeluarkan anggaran besar untuk penanganan bencana. Selain membutuhkan biaya tinggi, proses pemulihan alam juga tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat.
“Ketika tata ruang salah, kita harus keluarkan biaya. Anggaran terbesar nanti untuk kewaspadaan bencana,” ujar Dedi yang akrab disapa KDM.
Karena itu, KDM meminta para praja IPDN yang kelak menjadi pemimpin daerah agar memiliki perspektif pembangunan yang berpihak pada kelestarian alam.
Ia menilai, pengelolaan sejumlah daerah saat ini mengalami penyimpangan karena tidak lagi berbasis pada keseimbangan lingkungan.
“Sehingga yang terjadi, orang yang menghuni sebuah daerah tidak memahami spirit leluhurnya, spirit lingkungannya,” ucapnya.
Dedi mencontohkan sejumlah wilayah di Jawa Barat yang mengalami perubahan besar akibat tata ruang yang tidak memperhatikan kondisi alam, seperti Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, hingga Sumedang.
Menurutnya, kawasan yang dahulu dipenuhi pepohonan dan ruang hijau kini telah berubah akibat masifnya pembangunan.
“Padahal dulu hamparan pohon terbentang luas di daerah-daerah tersebut. Sekarang kondisi itu sudah banyak berubah,” tuturnya.
Dedi berharap generasi pemimpin masa depan mampu mengembalikan konsep pembangunan yang selaras dengan alam, sehingga kemajuan daerah tidak dibayar dengan kerusakan lingkungan.
