EKSCHOOL.ID, – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mendorong kepala desa dan perangkat desa tidak sekadar menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi aktif turun tangan menangani berbagai persoalan masyarakat.
Menurut Herman, pemerintah desa memiliki peran penting dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat. Sebab, persoalan pendidikan, kesehatan, pengangguran hingga kemiskinan bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat desa.
Karena itu, intervensi harus dilakukan secara tepat sasaran dengan berangkat dari data yang jelas hingga tingkat individu.
“Harus diikhtiarkan, maka jadi tugas Pak Kuwu (Kepala Desa), Pak Camat, nanti dipandu oleh aplikasi (SADA Jabar),” ucap Sekda Jabar Herman Suryatman saat memberikan pengarahan kepada para kepala desa se-Kecamatan Situraja, di Desa Cijeler, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang, Jumat (4/9/2026) sore.
Untuk mendukung langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memperkuat pemerintah desa melalui aplikasi Satu Data Jawa Barat (SADA Jabar).
SADA Jabar mengintegrasikan berbagai data sektoral, mulai dari pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, kemiskinan hingga sosial kependudukan. Data tersebut juga terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta data pembangunan Jawa Barat.
Melalui integrasi tersebut, pemerintah dapat memetakan kondisi masyarakat secara lebih detail berdasarkan by name by address menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Data itu kemudian menjadi pijakan bagi pemerintah desa untuk menentukan persoalan yang harus segera ditangani sekaligus bentuk intervensi yang dibutuhkan.
Jangan Ada Anak Tidak Sekolah
Herman mencontohkan persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS). Menurutnya, kepala desa harus mengetahui secara detail siapa saja anak usia sekolah yang belum mengenyam pendidikan.
Dengan data tersebut, pemerintah desa dapat menentukan kebutuhan masing-masing anak, mulai dari perlengkapan sekolah hingga dukungan lainnya.
“Maka jangan ada anak yang tidak sekolah, usia 6-12 tahun tidak boleh ada yang tidak sekolah. Paling-paling nanti yang harus dipikirkan sepatu, seragam, buku. Ini demi membantu Jawa Barat menurunkan angka anak tidak sekolah (ATS),” kata Herman.
Ia menegaskan, pola serupa dapat diterapkan dalam penanganan persoalan kesehatan, termasuk stunting dan tuberkulosis (TBC).
Untuk ibu hamil dari keluarga mampu, misalnya, intervensi dapat dilakukan melalui edukasi mengenai pentingnya pemenuhan asupan gizi. Sementara bagi keluarga yang membutuhkan, pemerintah desa dapat berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kebutuhan gizinya terpenuhi.
Bantuan dapat berupa telur, susu hingga vitamin sesuai kebutuhan.
“Untuk isu kesehatan, contoh lainnya misalnya penanganan TBC, Kepala Desa harus memastikan warga yang terjangkit TBC meminum obatnya sampai sembuh. Itu bisa dikoordinasikan juga dengan Puskesmas setempat,” tambah Herman.
Pengangguran Juga Harus Terdata
Persoalan pengangguran juga menjadi perhatian. Herman meminta pemerintah desa memiliki data warga yang belum bekerja sehingga penanganannya tidak dilakukan secara umum atau berdasarkan perkiraan.
“Begitupun soal pengangguran, ‘by name by address’ harus tertangani,” ucapnya.
Menurut Herman, data yang rinci akan membuat pemerintah lebih mudah menentukan langkah, sekaligus memastikan tidak ada warga yang luput dari intervensi.
Karena itu, Herman meminta para camat memastikan kepala desa dan perangkat desa mendapatkan dukungan teknis dalam mengoperasikan SADA Jabar.
Melalui aplikasi tersebut, camat dapat memantau kondisi sektoral di wilayahnya sekaligus melihat perkembangan penanganan berbagai persoalan masyarakat yang dilakukan pemerintah desa.
Dengan pola kerja berbasis data, pemerintah diharapkan tidak hanya mengetahui jumlah persoalan, tetapi juga mengetahui siapa warga yang membutuhkan penanganan dan apa intervensi yang diperlukan.
Pada akhirnya, penanganan yang lebih terarah di tingkat desa diharapkan ikut mendongkrak kualitas hidup masyarakat sekaligus meningkatkan IPM Jawa Barat.
“Pokoknya jangan ada yang menganggur, jangan ada yang miskin, ATS turun, dengan begitu diharapkan IPM akan naik,” harap Herman.
