EKSCHOOL.ID, – Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus memperkuat pengambilan kebijakan berbasis data melalui aplikasi Satu Data Jawa Barat (SADA JABAR).
Platform yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar tersebut mengintegrasikan berbagai data sektoral, mulai dari pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, kemiskinan, sosial hingga kependudukan.
SADA JABAR juga mengintegrasikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan data pembangunan Jawa Barat. Integrasi ini diharapkan memberikan gambaran lebih utuh mengenai kondisi masyarakat hingga tingkat individu dan alamat.
Dengan basis data terpadu, pemerintah dapat menyusun program berdasarkan persoalan riil di lapangan, bukan sekadar perkiraan.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, transformasi digital melalui SADA JABAR penting karena pemerintah tidak mungkin menyelesaikan persoalan masyarakat jika tidak mengetahui kondisi sebenarnya.
Data yang digunakan pemerintah, kata Herman, harus mampu menggambarkan persoalan secara detail, bahkan hingga tingkat individu dan alamat.
“Untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk pengangguran, untuk kemiskinan, diketahui by NIK, by address. Kita tahu kedalaman,” ucap Herman dalam sambutannya saat menghadiri Forum Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat se-Jawa Barat di Ruang Rapat Papandayan, Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (3/9/2026).
Dengan mengetahui kondisi secara rinci, setiap persoalan masyarakat dapat dipetakan berdasarkan kebutuhan warga yang sebenarnya.
Herman mengibaratkan pendekatan tersebut seperti seorang dokter yang harus mengetahui penyakit pasien secara tepat sebelum menentukan obat dan dosis.
“Kalau diagnosa harus tahu persis sakitnya apa. Kalau ingin jenis obatnya tepat, ingin dosisnya tepat, mau tidak mau harus tahu kedalaman. Makanya kami bantu untuk tahu kedalaman,” ujarnya.
Data tersebut selanjutnya diterjemahkan menjadi tindakan dan program pembangunan yang menyasar persoalan secara langsung.
“Yang akan kita tuju adalah Jabar bebas anak tidak sekolah. Kalau rata-rata anak sekolah naik, indeks pendidikan naik, IPM pasti naik,” ujar Herman.
Di bidang kesehatan, pemerintah akan mendorong penurunan angka kematian ibu dan bayi serta kasus TBC. Sementara persoalan pengangguran dan kemiskinan juga menjadi sasaran penanganan.
“Itu yang akan kita hajar di sini dengan pembangunan. Tetapi kudu gancang, murah, mudah, baik, aman,” tegasnya.
Dari Lahir hingga Pensiun
Herman mengatakan, transformasi digital melalui SADA JABAR tidak hanya ditujukan untuk kepentingan internal pemerintah.
Platform tersebut juga diarahkan untuk membuat masyarakat semakin mandiri dalam mengakses layanan publik.
Ia membayangkan layanan pemerintah dapat terhubung secara digital sepanjang siklus kehidupan warga, mulai dari lahir, sekolah, mencari pekerjaan, hingga memasuki masa pensiun.
“Jadi nanti rakyat Jabar mulai dari lahir, sekolah, nyari kerja, pensiun, sampai mati itu bisa mandiri,” katanya.
Dengan sistem tersebut, berbagai kebutuhan administrasi dan layanan publik diharapkan dapat diakses lebih mudah melalui perangkat digital.
“Jadi warga itu bisa mengurus apa pun dari smartphone,” ujarnya.
Herman mencontohkan, ketika seorang anak lahir, berbagai dokumen kependudukan seperti akta kelahiran digital, NIK, KIA hingga pembaruan kartu keluarga dapat diproses secara cepat.
“Pas lahir, sejam kemudian langsung datang akta kelahiran digital, NIK, nomor KIA, KK perbaikan digital,” katanya.
Meski demikian, Herman menegaskan transformasi digital bukan berarti menghilangkan pelayanan tatap muka.
Layanan manual di tingkat desa dan kecamatan tetap disiapkan untuk memastikan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses teknologi tidak tertinggal.
Platform digital tersebut juga diharapkan dapat membantu pemerintah memberikan rekomendasi berdasarkan kondisi, minat, potensi dan kebutuhan masing-masing anak.
Dengan pendekatan itu, pemerintah tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan, tetapi juga pendamping masyarakat dalam menentukan pilihan dan meningkatkan kemandirian ekonomi.
Herman menilai transformasi digital diperlukan agar negara dapat hadir ketika masyarakat menghadapi berbagai fase kritis dalam kehidupannya.
“Jadi apa yang harus dilakukan masyarakat di masa-masa kritis kehidupan, negara hadir melalui platform,” katanya.
Prinsip pelayanan yang dibangun, lanjut Herman, harus lebih cepat, murah, mudah, baik dan aman.
ASN Harus Beradaptasi
Implementasi SADA JABAR juga menuntut perubahan pola pikir aparatur pemerintahan.
Herman meminta para asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat di kabupaten/kota se-Jawa Barat tidak menganggap teknologi sebagai sesuatu yang hanya menjadi urusan generasi muda.
Pemprov Jabar akan melibatkan kepala bagian untuk membantu para aparatur memahami sekaligus mengoperasikan platform tersebut.
Para aparatur juga akan mendapat dukungan teknis agar pemanfaatan SADA JABAR benar-benar diterapkan dalam pekerjaan pemerintahan sehari-hari.
Herman mengatakan, pengembangan SADA JABAR akan terus dilanjutkan dengan sejumlah perangkat pendukung pada tahap berikutnya.
Salah satunya melalui konsep smart people untuk masyarakat, sebagai pasangan dari konsep smart ASN bagi aparatur pemerintahan.
Menurut Herman, tujuan akhirnya adalah membangun masyarakat yang mampu mengambil keputusan dan mengakses layanan secara mandiri dengan dukungan pemerintah.
Ia menargetkan transformasi tersebut mampu membawa Jawa Barat bergerak lebih cepat dalam penerapan pemerintahan berbasis digital.
“Karena kita ingin Jabar ini one step ahead dari 37 provinsi di Indonesia,” tegasnya.
Cegah Program Tumpang Tindih
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar Adi Komar menambahkan, data yang tersedia dalam SADA JABAR dapat menjadi dasar bagi perangkat daerah maupun kelurahan/desa dalam menentukan program sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurut Adi, integrasi data juga dapat mencegah terjadinya tumpang tindih program.
“Dengan mengetahui data dari SADA JABAR, pemerintah dapat melihat apakah sasaran sudah, sedang atau belum mendapat penanganan,” kata Adi.
Selain mengetahui sasaran program, progres penanganan juga dapat dicatat dan dipantau secara berkala.
Dengan demikian, pemerintah dapat melihat perkembangan, capaian, sekaligus mengidentifikasi persoalan masyarakat yang masih belum tertangani.
