EKSCHOOL.ID, – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa mengenyam pendidikan pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Pemprov Jabar menegaskan, faktor ekonomi tidak boleh menjadi alasan siswa putus sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto mengatakan, pemerintah telah menyiapkan skema pembiayaan bagi masyarakat miskin yang masuk kategori desil 1, 2, dan 3, baik yang diterima di sekolah negeri maupun swasta.
“Kalau mereka sekolah di swasta, kita biayai. Kalau di negeri, kita gratiskan,” kata Purwanto saat Kick Off SPMB Jawa Barat SMA, SMK, dan SLB di Kompleks Olahraga Arcamanik, Kota Bandung, Senin (18/5/2026).
Tak hanya biaya pendidikan, Pemprov Jabar juga menanggung kebutuhan personal siswa, mulai dari seragam, sepatu hingga perlengkapan sekolah lainnya.
“Biaya personal seperti sepatu, seragam, dan kebutuhan lainnya juga dibantu pemerintah,” ujarnya, dikutip dari laman resmi Jabarprov, Kamis 21 Mei 2026.
Purwanto menegaskan, kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemprov Jabar agar seluruh anak usia sekolah tetap mendapatkan hak pendidikan secara layak.
“Tidak boleh ada anak miskin di Provinsi Jawa Barat yang tidak sekolah. Mereka harus tetap sekolah, baik di negeri maupun swasta,” tegasnya.
Di sisi lain, Dinas Pendidikan Jabar juga mengoptimalkan daya tampung sekolah negeri dan swasta untuk menampung seluruh lulusan SMP/sederajat.
Menurut Purwanto, bagi wilayah yang belum memiliki akses sekolah negeri memadai, pemerintah menyiapkan sekolah penyangga dengan kapasitas kelas yang disesuaikan kebutuhan.
“Sekolah penyangga ini kelasnya bisa lebih dari 36 sampai 40 siswa karena di wilayah tersebut tidak ada sekolah negeri atau lokasinya jauh,” jelasnya.
Kick Off SPMB 2026 menjadi langkah awal sosialisasi kepada masyarakat terkait tahapan penerimaan murid baru sekaligus memastikan akses layanan pendidikan terbuka bagi seluruh siswa di Jawa Barat.
