EKSCHOOL.ID, – Upaya menekan angka anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Garut terus digencarkan melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, yang menempatkan pendidikan sebagai kunci utama pemutus rantai ketertinggalan.
Suasana riang drum band dan sorak gembira anak-anak di Kelompok Bermain Al Ikhlas 158, Desa Pasirkiamis, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, Sabtu (20/6), menjadi latar hangat kunjungan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat. Namun di balik keceriaan itu, tersimpan pesan serius: masih tingginya angka anak tidak sekolah di sejumlah daerah.
Pemerintah menegaskan, pemenuhan hak pendidikan bukan sekadar agenda pembangunan, melainkan amanat konstitusi yang wajib dipenuhi. Karena itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus memperkuat berbagai intervensi agar tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dari akses pendidikan.
“Semua masyarakat Indonesia harus mendapat kesempatan atau akses yang sama, mulai dari kota sampai di Pasirkiamis ini, tidak boleh ada yang tersisa, tidak mengikuti pendidikan,” tegas Wamendikdasmen Atip Latipulhayat, dikutip dari laman resmi Kemendikdasmen, Selasa 23 Juni 2026.
Atip menyoroti masih kuatnya pandangan sebagian masyarakat yang menganggap bekerja lebih penting dibanding sekolah. Padahal, pendidikan dinilai menjadi fondasi utama peningkatan kualitas hidup dan daya saing ekonomi di masa depan.
Ia juga mencontohkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan produktivitas di berbagai sektor, termasuk pertanian dan perikanan, sehingga pendidikan menjadi kebutuhan mendasar, bukan pilihan sekunder. Ia pun mengajak para orang tua untuk memastikan anak-anak tetap melanjutkan pendidikan setinggi mungkin.
Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Garut turut memperkuat langkah penanganan ATS. Dengan jumlah satuan pendidikan yang besar, berbagai strategi diterapkan mulai dari bantuan perlengkapan sekolah hingga program orang tua asuh.
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengungkapkan, persoalan putus sekolah masih menjadi tantangan serius. Saat ini, terdapat hampir 16 ribu anak di Garut yang tercatat tidak melanjutkan pendidikan.
“Kami saat ini juga sedang mendesain konsep orang tua asuh, karena di Garut angka putus sekolah cukup banyak, ada hampir 16.000. Ini menjadi keprihatinan kita bersama,” ujarnya.
Program orang tua asuh tersebut dirancang sebagai gerakan kolaboratif lintas elemen masyarakat untuk membantu anak-anak berisiko putus sekolah agar dapat kembali mengakses pendidikan.
Selain itu, Pemkab Garut juga menyiapkan bantuan perlengkapan sekolah seperti sepatu, tas, dan seragam bagi siswa dari keluarga kurang mampu, guna mengurangi hambatan ekonomi yang kerap menjadi penyebab anak berhenti sekolah.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat, terutama dalam upaya peningkatan dan perbaikan sarana pendidikan. Dari sekitar 4.400 ruang kelas PAUD, sekitar 1.000 di antaranya masih membutuhkan perbaikan.
“Kita hanya mampu memperbaiki kurang lebih 45 ruang kelas per tahun. Kalau dihitung-hitung, bisa sampai 30 tahun baru selesai jika tidak dibantu pemerintah pusat,” ungkapnya.
Kunjungan Wamendikdasmen ke Pasirkiamis menjadi penegas bahwa penanganan anak tidak sekolah membutuhkan kerja bersama lintas level pemerintahan dan masyarakat. Dari desa di lereng Gunung Papandayan itu, Garut menunjukkan bahwa upaya mengembalikan anak ke bangku pendidikan adalah gerakan kolektif yang terus diperjuangkan.
